Hadlee Simons / Otoritas Android
TL;DR
- Dokumen baru menunjukkan bagaimana pemerintah AS terus membeli data pelacakan ponsel cerdas dalam skala besar.
- Data pembelian memungkinkan pejabat pemerintah mengabaikan kebutuhan akan surat perintah.
- Amandemen Keempat bipartisan Is Not For Sale Act bisa menghentikan praktik ini.
Selama beberapa tahun terakhir, ada beberapa laporan mengejutkan terkait pelacakan ponsel cerdas oleh pemerintah Amerika Serikat. Pada dasarnya, pejabat pemerintah secara legal membeli data lokasi di pasar terbuka dan menggunakan data tersebut untuk memantau warga. Celah ini memungkinkan pejabat untuk mengabaikan kebutuhan akan surat perintah saat melacak individu tertentu.
Sekarang, dokumen baru diperoleh oleh American Civil Liberties Union (ACLU) (via TechCrunch) membuang lebih banyak bensin ke api. ACLU mengatakan dokumen – yang diperoleh melalui gugatan Freedom of Information Act (FOIA) yang sedang berlangsung – mengungkapkan jumlah pelacakan yang mengejutkan.
Dokumen-dokumen ini lebih lanjut membuktikan bahwa kita perlu mengesahkan Undang-Undang Amandemen Keempat Tidak Untuk Dijual bipartisan. Tindakan ini dimaksudkan untuk “menghentikan broker data yang curang yang membeli dan menjual hak Konstitusional orang Amerika.” Amandemen Keempat melindungi warga AS dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak masuk akal.
Amandemen Keempat Is Not For Sale Act: Apa yang akan dihentikan?
Dalam kasus dokumen yang baru ditemukan ini, pemerintah AS bekerja sama dengan sebuah perusahaan bernama Venntel. Perusahaan ini mengambil data pengguna dari aplikasi smartphone populer. Kemudian mengumpulkan data itu dan menjualnya kepada siapa saja yang ingin membeli. Tampaknya, pelanggan tersebut harus menggunakannya untuk tujuan bisnis, dengan pengiklan menjadi contoh yang jelas.
Namun, lembaga pemerintah dapat masuk dan membeli data juga. Meskipun tidak ada informasi identitas pribadi (PII) dalam data, itu tidak menghentikan pejabat untuk dapat melakukan pemotongan. Misalnya, jika titik data menghabiskan 12 jam sehari di sebuah alamat dan kemudian menghabiskan delapan jam sehari di tempat bisnis, tidak akan sulit untuk menyimpulkan siapa orang itu berdasarkan catatan alamat dan profil LinkedIn yang mudah diperoleh.
Amandemen Keempat Tidak Untuk Dijual Undang-undang akan menghentikan ini dengan pada dasarnya melarang kemampuan pemerintah untuk membeli data. Sebaliknya, pemerintah harus melalui jalur biasa, yang berarti memperoleh surat perintah — sama seperti yang perlu dilakukan untuk menggeledah rumah seseorang secara fisik.
RUU ini dipelopori oleh Senator Ron Wyden (D-Oregon) dan Rand Paul (R-Kentucky). Ini sudah mendapat dukungan dari 18 senator lainnya.